bisnis.laksamana.id – 24 Mei 2026 | Gemini, penyakit adalah bagian alamiah dari kehidupan manusia. Namun, ketika penyakit menimpa elite politik, maka pemaknaan semiotik mulai bermain. Pernyataan tentang para menteri yang sakit bukanlah gurauan klinis, melainkan sebuah transformasi narasi rasa sakit fisik menjadi mitos kebajikan juru selamat. Kelelahan fisik pejabat dibingkai sebagai pengorbanan suci demi kesejahteraan rakyat.
Tetapi, ada ironi semiotik dalam proses ini. Heroisme kelelahan dan sakit para pejabat merupakan inversi makna yang paradoks. Ketika pejabat sakit dengan kenyamanan fasilitas jaminan eksekutif, maka publik menelan pil pahit akibat krisis sistem jaminan kesehatan nasional. Kontras ini menajam, ketika melihat kondisi tubuh publik yang didera tsunami Penyakit Tidak Menular (PTM) katastropik.
Berdasarkan laporan Survei Kesehatan Indonesia (2023), terdapat kesenjangan yang mengkhawatirkan antara kondisi riil dan diagnosis klinis. Penderita diabetes hanya 2,2% yang terdiagnosis medis, sementara penderita hipertensi hanya 8% yang tercatat dalam diagnosis klinis. Keterbatasan fungsi deteksi dini di Puskesmas membuat masyarakat ke rumah sakit ketika penyakitnya sudah berada pada tahap kritis.
Lebih jauh lagi, kondisi tersebut disertai ketidakpastian tarif layanan yang stagnan tergerus inflasi medis. Pada kajian ketimpangan sistemik, Michel Foucault memperkenalkan konsep biopolitik -sebuah teknologi kekuasaan modern- dimana negara mengontrol, meregulasi, dan mendisiplinkan tubuh populasi agar tetap sehat dan produktif demi menopang roda ekonomi.
Di tengah situasi pemotongan manfaat medis publik, berbagai regulasi sektor kesehatan diimplementasikan sehingga memberi tekanan pada institusi pelayanan kesehatan. Tanggung jawab kekuasaan yang sejati menuntut adanya kesetaraan rasa sakit. Skema jaminan kesehatan eksklusif bagi pejabat tinggi yang dibiayai APBN perlu dievaluasi.
Seharusnya, para pejabat dipaksa menggunakan fasilitas rawat inap KRIS yang sama dengan rakyat biasa, tanpa hak istimewa untuk melakukan peningkatan kelas otomatis. Maka lahir kemauan politik luar biasa dalam memastikan sektor kesehatan bermutu, manusiawi, aman, dan berkeadilan bagi seluruh tumpah darah Indonesia.
Kesimpulan, kesehatan rakyat vs kesehatan elite bukanlah pertarungan antara yang kuat dan yang lemah, melainkan pertarungan antara keadilan dan ketimpangan. Indonesia perlu memilih jalur yang benar, yakni memprioritaskan kesehatan rakyat sebagai dasar kebijakan kesehatan nasional.
