bisnis.laksamana.id – 24 Mei 2026 | Pernyataan presiden Prabowo Subianto bahwa rakyat desa tidak memakai dolar terdengar sederhana, tetapi ia juga menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan pemerintah dalam mengatasi masalah nilai tukar.
Ekonomi tidak berhenti pada alat bayar yang terlihat di tangan rakyat desa. Dolar mungkin tidak beredar di pasar, tetapi pengaruhnya bisa masuk melalui harga barang, ongkos produksi, biaya impor, harga energi, bunga kredit, dan tekanan anggaran negara.
Pelemahan rupiah tidak selalu datang sebagai krisis besar. Ia sering datang sebagai kenaikan kecil yang berulang. Kenaikan kecil justru paling berat bagi rumah tangga miskin dan rentan karena mereka tidak menghitung inflasi dalam tabel.
Pemerintah seharusnya mengubah arah kalimat. Bukan "rakyat desa tidak pakai dolar, jadi tidak perlu khawatir." Kalimat yang lebih tepat ialah "rakyat desa tidak pakai dolar, maka negara harus memastikan mereka tidak membayar mahal akibat gejolak dolar."
Pemerintah perlu menjaga harga input pertanian, memperkuat distribusi kebutuhan pokok, menjaga kredibilitas kebijakan fiskal, dan mempercepat pengurangan ketergantungan impor pada sektor strategis.
Ukuran keberhasilan pemerintah bukan apakah rakyat desa memahami nilai tukar. Ukuran keberhasilannya ialah apakah mereka tetap bisa hidup layak ketika nilai tukar bergejolak.
Rupiah yang stabil bukan hanya urusan pasar uang. Rupiah yang stabil adalah syarat agar rakyat kecil tidak kehilangan daya beli.
Perdebatan soal ucapan Prabowo sebaiknya tidak berhenti pada pro dan kontra politik. Perdebatan ini perlu diarahkan pada pertanyaan kebijakan: bagaimana pemerintah menjaga desa dari dampak pelemahan rupiah?
Jawaban atas pertanyaan itu tidak cukup dengan retorika. Jawabannya harus muncul dalam kebijakan harga, subsidi yang tepat sasaran, distribusi yang bersih, produksi lokal yang kuat, fiskal yang disiplin, dan komunikasi publik yang bertanggung jawab.
