bisnis.laksamana.id – 06 Juli 2026 | Senin, 6 Juli 2026, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengumumkan rencana untuk melibatkan lebih banyak Orang Asli Papua (OAP) sebagai petugas pendataan lapangan dalam Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, pendekatan yang memperhatikan aspek sosial dan budaya akan mempermudah proses pengumpulan data, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang kompleks.
Ribka menjelaskan bahwa keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas lapangan, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah (Pemda) dan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, ia meminta agar pelaksanaan sensus dilakukan melalui kolaborasi erat dengan gubernur, bupati, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Tanah Papua.
Ribka juga menekankan pentingnya pembaruan data untuk menggambarkan kondisi riil kesejahteraan masyarakat Papua. Ia menilai data yang akurat diperlukan agar upaya intervensi pembangunan yang telah dilakukan pemerintah dapat terukur secara objektif.
Dalam rapat bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Ribka juga mengapresiasi sinergi yang terjalin dalam mendukung penyediaan data nasional. Ia menegaskan, Kemendagri akan terus berkomitmen memberikan dukungan teknis, pendampingan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Dengan demikian, diharapkan Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ribka juga mengajak seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan ini. Ia berharap bahwa dengan kerja sama yang erat, Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi sukses dan memberikan hasil yang positif bagi masyarakat Papua.
