bisnis.laksamana.id – 11 Mei 2026 | Dalam satu dekade terakhir, Uni Eropa sering dianggap sebagai pionir dalam transisi hijau global. Dengan penurunan emisi karbon domestik dan peningkatan penggunaan energi terbarukan, kota-kota seperti Oslo dan Berlin menjadi simbol kesuksesan pembangunan berkelanjutan. Namun, di balik citra tersebut, terdapat kenyataan yang jauh lebih rumit dan kontradiktif.
Penurunan emisi di Eropa tidak selalu berarti bahwa polusi global juga berkurang. Sebaliknya, dalam banyak kasus, polusi tersebut berpindah ke negara-negara berkembang melalui rantai produksi internasional. Cerobong asap mungkin menghilang dari Eropa, tetapi kini muncul di Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk memenuhi permintaan konsumsi masyarakat Eropa.
Fenomena ini dikenal sebagai outsourcing emissions, di mana emisi karbon dipindahkan lintas negara. Dalam sistem perdagangan global saat ini, negara-negara maju dapat terlihat “bersih” secara statistik karena industri berat dan padat karbon dipindahkan ke negara dengan regulasi lingkungan yang lebih longgar. Studi yang dilakukan oleh Malik dan Lan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa globalisasi produksi telah meningkatkan praktik outsourcing emisi secara signifikan.
Masalah ini juga berkaitan erat dengan konsep carbon leakage atau kebocoran karbon. Ketika kebijakan lingkungan di Eropa semakin ketat dengan pajak karbon dan sistem perdagangan emisi, banyak perusahaan memilih untuk memindahkan pabrik mereka ke negara-negara berkembang untuk menekan biaya produksi. Akibatnya, emisi global tidak berkurang, tetapi hanya bergeser ke lokasi baru.
Penelitian yang dilakukan oleh Rocco dan kolega pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kebijakan berbasis produksi di Eropa dapat meningkatkan emisi global hingga 0,8 gigaton akibat carbon leakage. Dalam praktiknya, negara-negara berkembang kini menjadi penanggung beban ekologis dari gaya hidup hijau negara maju. Misalnya, industri fast fashion banyak beroperasi di Bangladesh dan Vietnam, di mana biaya tenaga kerja murah dan regulasi lingkungan lemah. Limbah dari proses produksi ini sering kali dibuang ke sungai lokal, sementara produk akhirnya dijual kembali di Eropa dengan label sustainable fashion.
Hal yang serupa juga terjadi dalam industri kendaraan listrik. Revolusi mobil listrik di Eropa membutuhkan pasokan besar nikel, kobalt, dan mineral kritis lainnya. Negara-negara seperti Indonesia dan Republik Demokratik Kongo menjadi pusat eksploitasi tambang untuk mendukung transisi energi Eropa. Di balik narasi kendaraan ramah lingkungan, terdapat pembukaan tambang besar-besaran yang menyebabkan deforestasi, pencemaran air, dan konflik sosial di wilayah penghasil bahan baku.
Ironisnya, setelah memindahkan industri padat karbon ke negara berkembang, Eropa kini menerapkan kebijakan baru bernama Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), yang mengenakan tarif karbon terhadap produk impor dengan jejak emisi tinggi. Kebijakan ini secara resmi diklaim bertujuan untuk mencegah carbon leakage dan menciptakan persaingan industri yang adil. Namun, banyak negara berkembang memandang kebijakan ini sebagai standar ganda yang merugikan mereka.
Sebelumnya, negara-negara tersebut menjadi lokasi produksi industri “kotor” untuk memenuhi permintaan pasar Eropa, tetapi sekarang produk mereka justru dikenai pajak tambahan karena dianggap tidak cukup ramah lingkungan. Situasi ini menciptakan ketimpangan dalam perdagangan global, di mana negara maju menikmati konsumsi rendah emisi, sementara negara berkembang menanggung kerusakan lingkungan dan hambatan perdagangan.
Kajian yang dilakukan oleh Fezzigna, Borghesi, dan Caro pada tahun 2019 menunjukkan bahwa sistem akuntansi emisi berbasis produksi yang ada saat ini gagal menghitung emisi yang terkandung dalam perdagangan internasional. Akibatnya, tanggung jawab konsumsi negara maju terhadap polusi global menjadi tersamarkan. Penelitian Liu dan Fan pada tahun 2017 juga menunjukkan bahwa perdagangan global telah meningkatkan perpindahan emisi dari negara maju ke negara berkembang sejak tahun 1990-an.
Penelitian terbaru dalam jurnal Energy Economics pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kebijakan EU ETS justru menyebabkan kandungan karbon dalam impor Uni Eropa meningkat, sementara kandungan karbon ekspor mereka menurun. Ini menunjukkan bahwa sebagian emisi memang dipindahkan keluar dari wilayah Eropa melalui perdagangan internasional.
Oleh karena itu, semakin banyak akademisi mendorong penggunaan consumption-based accounting atau akuntansi emisi berbasis konsumsi, yang tidak hanya menghitung di mana emisi diproduksi, tetapi juga siapa yang mengonsumsi produk penyebab emisi tersebut. Dengan sistem ini, Eropa tetap harus bertanggung jawab atas karbon yang dihasilkan di luar negeri selama produksi itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar mereka.
Transisi hijau adalah hal yang penting bagi masa depan planet ini. Namun, transisi tersebut tidak boleh dibangun di atas pemindahan beban ekologis ke negara-negara berkembang. Jika negara maju hanya mengekspor polusi sambil mempertahankan citra ramah lingkungan, maka ekonomi hijau hanya akan menjadi bentuk baru dari imperialisme yang lebih modern dan eksploitatif.
Keadilan iklim seharusnya tidak berhenti pada penurunan angka emisi domestik, melainkan harus menyentuh akar persoalan, yaitu pola konsumsi global yang timpang, rantai produksi yang eksploitatif, serta sistem ekonomi internasional yang memungkinkan negara kaya tampak bersih sambil mengotori negara lain.
