bisnis.laksamana.id – 21 Mei 2026 | Politik air adalah cara kita melihat bahwa air tidak hanya mengalir melalui sungai, pipa, atau saluran irigasi, tetapi juga mengalir melalui keputusan politik, kepentingan ekonomi, dan relasi kuasa. Air bisa tersedia di satu tempat, tetapi belum tentu bisa diakses secara adil oleh semua orang.
Kita bisa melihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada daerah yang warganya masih kesulitan air bersih, tetapi tidak jauh dari sana berdiri hotel, vila, restoran, atau kawasan wisata yang setiap hari membutuhkan air dalam jumlah besar. Ada warga yang harus membeli air tangki, sementara pihak lain bisa mengebor air tanah dengan mudah. Ada desa yang memiliki sumber air, tetapi masyarakatnya sendiri belum tentu menikmati layanan air yang baik.
Masalah air bukan hanya soal kurangnya air. Masalahnya juga tentang siapa yang punya kuasa untuk mengakses dan mengendalikan air. Dalam banyak kasus, masyarakat kecil biasanya berada di posisi paling lemah. Mereka tidak punya modal besar untuk membuat sumur bor dalam. Mereka tidak selalu dekat dengan jaringan pipa. Mereka juga tidak selalu punya ruang untuk menyampaikan suara dalam pengambilan keputusan.
Kelompok yang memiliki uang, jaringan, dan pengaruh sering kali lebih mudah mendapatkan air. Mereka bisa membangun fasilitas sendiri, membeli air dalam jumlah besar, atau mendapatkan layanan lebih cepat karena dianggap penting bagi ekonomi. Inilah yang membuat persoalan air menjadi tidak netral. Air memang kebutuhan semua orang, tetapi akses terhadap air sering kali tidak sama.
Bali bisa menjadi contoh yang dekat. Sebagai daerah pariwisata, Bali tentu membutuhkan air dalam jumlah besar. Hotel, vila, kolam renang, restoran, laundry, dan berbagai fasilitas wisata tidak bisa berjalan tanpa air. Namun di sisi lain, ada masyarakat lokal yang masih menghadapi masalah air bersih, terutama ketika musim kemarau atau ketika jaringan layanan belum menjangkau rumah mereka.
Pertanyaannya sederhana, tetapi penting: Jika air semakin terbatas, siapa yang harus diprioritaskan? Apakah air pertama-tama harus melayani kebutuhan dasar warga, atau kebutuhan industri yang dianggap membawa keuntungan ekonomi? Apakah pembangunan boleh terus berjalan tanpa menghitung daya dukung air? Apakah masyarakat lokal hanya diminta berhemat, sementara penggunaan air dalam skala besar tetap dibiarkan?
Tata kelola air perlu disampaikan. Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan alam, sementara keputusan manusia ikut memperburuk keadaan. Pembangunan yang terlalu cepat, izin yang terlalu longgar, penggunaan air tanah yang tidak terkendali, dan lemahnya pengawasan pemerintah adalah bagian dari masalah. Krisis air tidak hanya datang dari langit yang jarang menurunkan hujan, tetapi juga dari kebijakan yang tidak adil.
Pemerintah tentu memiliki peran penting. Namun, pemerintah tidak cukup hanya hadir ketika membangun proyek, meresmikan instalasi, atau membuat aturan di atas kertas. Pemerintah harus hadir dalam hal yang lebih mendasar: memastikan bahwa air dikelola secara adil. Artinya, warga tidak boleh kalah oleh kepentingan ekonomi yang lebih besar. Kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan kehidupan masyarakat lokal harus menjadi perhatian utama.
Politik air pada akhirnya mengajarkan kita bahwa air bukan hanya urusan keran yang mengalir atau sumur yang penuh. Air adalah cermin dari cara kita mengatur kehidupan bersama. Dari air, kita bisa melihat apakah pembangunan berpihak kepada masyarakat luas atau hanya kepada kelompok tertentu. Dari air, kita bisa membaca apakah pemerintah benar-benar hadir atau sekadar sibuk mengurus proyek.
Air memang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Namun dalam kenyataan sosial, air sering mengalir ke arah mereka yang punya uang, kuasa, dan pengaruh. Karena itu, tugas utama negara adalah memastikan air tidak hanya sampai kepada yang kuat, tetapi juga kepada warga biasa yang paling membutuhkannya. Ketika air tidak lagi adil, yang sedang kering bukan hanya tanah dan sumur kita, melainkan juga rasa keadilan dalam kehidupan bersama.
