bisnis.laksamana.id – 18 Mei 2026 | Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia tengah mengkaji aturan baru yang mewajibkan pengguna media sosial untuk mendaftar dengan nomor telepon. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memberantas penyebaran berita palsu (hoaks) dan akun-akun fiktif yang merajalela di platform digital.
Meutya Hafid menjelaskan, dengan mewajibkan nomor telepon, pemerintah berharap dapat meningkatkan akuntabilitas pengguna media sosial. Pengguna yang mendaftar dengan nomor telepon yang valid diharapkan lebih bertanggung jawab atas konten yang mereka bagikan. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi jumlah akun palsu yang sering digunakan untuk menyebarkan hoaks.
“Kami menyadari bahwa banyak pengguna media sosial yang menggunakan identitas palsu untuk menyebarkan informasi yang tidak benar. Dengan adanya kewajiban nomor telepon, diharapkan dapat meminimalisir tindakan tersebut,” ujar Hafid dalam sebuah konferensi pers.
Aturan ini akan diterapkan secara bertahap. Dalam tahap awal, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan nomor telepon dalam pendaftaran akun media sosial. Kominfo juga berencana untuk bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk memastikan bahwa proses pendaftaran berjalan dengan lancar.
Keuntungan dari Aturan Baru
Berikut adalah beberapa keuntungan dari penerapan aturan ini:
- Meningkatkan Akuntabilitas: Dengan nomor telepon yang terdaftar, pengguna akan lebih bertanggung jawab atas setiap tindakan yang mereka lakukan di media sosial.
- Mempercepat Identifikasi Akun Palsu: Pemerintah dan platform media sosial akan lebih mudah dalam mendeteksi dan menindak akun-akun yang mencurigakan.
- Mengurangi Penyebaran Hoaks: Dengan adanya identitas yang jelas, diharapkan penyebaran informasi palsu dapat diminimalisir.
Namun, meskipun banyak keuntungan yang ditawarkan, kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Beberapa pihak mengkhawatirkan privasi pengguna, terutama terkait dengan data pribadi yang mungkin disalahgunakan. Untuk itu, Kominfo berjanji akan menjaga kerahasiaan data pengguna dan memastikan bahwa informasi yang diberikan hanya akan digunakan untuk keperluan verifikasi akun.
Di sisi lain, banyak pengguna media sosial yang sudah menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ini. Mereka percaya bahwa langkah ini dapat membantu menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan aman bagi semua pengguna. “Saya setuju dengan kebijakan ini. Banyak sekali berita hoaks yang beredar di media sosial. Dengan aturan ini, semoga bisa lebih berkurang,” ungkap salah satu pengguna media sosial yang enggan disebutkan namanya.
Proses pengkajian dan penerapan aturan ini diharapkan dapat dilakukan secepatnya. Kominfo berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk platform media sosial dan penyedia layanan telekomunikasi, untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan informasi dan menggunakan media sosial dengan bijak.
