bisnis.laksamana.id – 13 Mei 2026 | Insiden dalam Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 di Kalimantan Barat mengundang perhatian publik setelah terjadi polemik terkait penilaian. Salah satu peserta dianggap salah menjawab pertanyaan meski jawabannya memiliki substansi yang sama dengan peserta lain yang dinyatakan benar. Rekaman video yang beredar menunjukkan inkonsistensi penilaian dewan juri, memicu kritik dari masyarakat luas.
Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, menyampaikan permintaan maaf dan menjanjikan evaluasi menyeluruh. Namun, respons ini dianggap belum cukup oleh banyak pihak yang menilai bahwa masalah tersebut mencerminkan kelemahan dalam profesionalisme lembaga negara dalam menjalankan fungsi pendidikan publik.
Kejadian ini menjadi sorotan karena Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar bukan sekadar kompetisi biasa. Mewakili MPR RI, lomba ini seharusnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan objektivitas. Ironisnya, yang terjadi adalah sebaliknya. Peserta merasa dirugikan dan harus menghadapi sikap defensif dari juri, dengan penjelasan yang lebih terdengar seperti pembenaran ketimbang klarifikasi yang objektif.
Masalah utama yang dihadapi MPR RI bukan lagi sekadar benar atau salahnya jawaban. Tantangan terbesar adalah bagaimana membangun transparansi dan integritas proses penilaian. Lembaga negara sering kali lebih fokus menjaga wibawa formal ketimbang membangun kepercayaan substantif. Kritik kerap dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari mekanisme evaluasi. Akibatnya, ketika terjadi kesalahan, respons pertama yang muncul biasanya pembelaan diri, bukan introspeksi.
Budaya birokrasi semacam ini berbahaya, terutama bagi generasi muda yang sedang belajar tentang negara. Mereka tidak hanya belajar dari materi Empat Pilar, tetapi juga dari perilaku penyelenggara. Ketidakadilan dalam proses penilaian dapat menciptakan pandangan negatif terhadap lembaga negara.
Kasus ini juga mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya standar profesionalisme lembaga publik di Indonesia. Padahal, teknologi perekaman audio dan video saat ini mudah digunakan. Ketidaksiapan semacam ini menunjukkan bahwa banyak institusi negara masih beroperasi dengan pola administratif lama yang tidak adaptif terhadap tuntutan transparansi modern.
Legitimasi lembaga negara sekarang dibangun melalui akuntabilitas. Dengan media sosial, masyarakat dapat melakukan pengawasan langsung. Dalam situasi ini, lembaga negara tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan feodal yang merasa selalu benar. Yang dibutuhkan justru kerendahan hati institusional untuk mengakui kesalahan dan berani melakukan evaluasi tanpa tekanan publik terlebih dahulu.
Kasus LCC Empat Pilar ini menunjukkan paradoks yang ironis. Di satu sisi, negara ingin membangun generasi muda yang kritis dan demokratis. Di sisi lain, praktik yang ditunjukkan justru menunjukkan lemahnya penghormatan terhadap kritik dan keberatan peserta.
Pendidikan demokrasi tidak cukup diajarkan melalui hafalan pasal dan teori kebangsaan. Demokrasi harus dicontohkan melalui proses yang adil, transparan, dan objektif. Jika lomba pendidikan kebangsaan saja memunculkan kontroversi ketidakadilan, bagaimana publik bisa percaya bahwa sistem yang lebih besar benar-benar berjalan objektif?
Krisis kepercayaan publik sering lahir dari hal-hal yang dianggap sepele. Sebuah lomba pelajar dapat menjadi refleksi tentang kualitas tata kelola negara. Sayangnya, cermin itu kali ini memantulkan wajah yang cukup muram.
