bisnis.laksamana.id – 11 Juni 2026 | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memaparkan rencana program kerja 2027 dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Mendagri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Kemendagri akan mendukung pelaksanaan agenda prioritas nasional pada tahun mendatang.
Rencana program kerja 2027 Kemendagri dipusatkan pada tiga aspek utama, yaitu layanan digital, tata kelola Pemda, dan agenda nasional. Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga memperlihatkan kemajuan pada berbagai program kerja strategis yang telah direncanakan.
Salah satu program yang diprioritaskan adalah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Kemendagri juga akan mendukung pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Di sisi lain, Kemendagri juga akan mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah (Pemda) untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberian dana bantuan pemerintah bagi daerah berprestasi, pembinaan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD.
Mendagri juga menekankan pentingnya penguatan layanan administrasi kependudukan sebagai fondasi implementasi pemerintahan digital nasional. Data kependudukan akan menjadi platform utama dalam integrasi layanan pemerintah pusat dan daerah.
Untuk mendukung pelaksanaan berbagai program tersebut, Kemendagri memperoleh pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp4,65 triliun. Namun, jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun mendatang. Karena itu, Kemendagri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun.
