bisnis.laksamana.id – 18 Mei 2026 | Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, menyatakan bahwa partainya masih dalam proses kajian terkait revisi Undang-Undang Pemilu. Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (18/5/2026), Komarudin mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah memberikan arahan agar tidak ada sikap ‘maju mundur’ dalam menentukan arah kebijakan politik.
“Kita masih sampai sekarang di Mega Institute melakukan kajian-kajian. Istilah Bu Mega itu jangan kita Poco-Poco, maju mundur maju mundur,” ujar Komarudin. Ia menegaskan bahwa PDIP berkomitmen untuk menjadikan pemilihan umum sebagai pesta rakyat, sesuai dengan pandangan yang telah dipegang sejak era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Pemilihan itu adalah pesta rakyat, biarlah rakyat yang berpesta. Jangan tarik lagi ke DPR. Jadi itu masih dilakukan di Mega Institute,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga menyampaikan bahwa pembahasan revisi UU Pemilu telah memasuki fase komunikasi lintas partai politik. Puan mengungkapkan bahwa diskusi terkait masalah ini telah dilakukan baik secara formal maupun informal di antara para pimpinan partai.
“Dari masa sidang yang lalu-lalu terkait dengan RUU Pemilu, kami semua partai sudah melakukan pembicaraan, baik informal maupun formal dengan para ketua umum, untuk bisa membahas hal tersebut,” ungkap Puan di kesempatan yang sama.
Dia menekankan bahwa seluruh partai politik memiliki tujuan yang sama dalam pengaturan pemilu yang akan datang, yaitu untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara jujur dan adil, serta tidak merugikan rakyat.
Puan menambahkan, “Kami berkeinginan agar pemilu yang akan datang dapat dilaksanakan dengan baik, bermanfaat bagi bangsa dan negara.” Dengan demikian, meskipun PDIP masih melakukan kajian, mereka tetap berkomitmen untuk berkontribusi dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia.
Dalam konteks ini, sikap PDIP yang hati-hati dan teliti dalam mengkaji revisi UU Pemilu menunjukkan bahwa partai tersebut ingin memastikan setiap langkah yang diambil memiliki dampak positif bagi masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi suara rakyat dan transparansi dalam proses pemilihan.
Dengan berbagai pembicaraan yang berlangsung antar partai, diharapkan akan ada kesepakatan yang dapat memperkuat sistem pemilu di Indonesia, sehingga pemilu mendatang dapat lebih efektif dan mencerminkan keinginan rakyat. Revisi UU Pemilu ini menjadi salah satu agenda penting dalam memperbaiki dan menyempurnakan sistem demokrasi yang ada.
