bisnis.laksamana.id – 13 Mei 2026 | Kontroversi melibatkan juri dan MC dalam acara Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026 di Kalimantan Barat kini menyeruak ke ranah hukum. Gugatan diajukan oleh seorang advokat bernama David Tobing ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. David menuntut permintaan maaf dari pihak MPR, juri, dan MC yang terlibat, serta mengklaim bahwa tindakan mereka merugikan peserta lomba.
Gugatan ini, yang terdaftar dengan Kode Register: JKT.PST-12052026HYC pada 12 Mei 2026, mengindikasikan adanya Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. David menilai bahwa tindakan juri dan MC bertentangan dengan profesionalitas dan objektivitas yang seharusnya dijunjung dalam kompetisi, serta melanggar hak peserta untuk mendapatkan perlakuan yang adil.
Dalam petitum gugatan, David meminta pengadilan untuk memerintahkan juri, yakni Dyastasita Widya Budi dan Indri Wahyuni, untuk meminta maaf secara publik kepada seluruh siswa dan guru SMAN 1 Pontianak. Selain itu, dia juga meminta agar mereka diberhentikan dari jabatan mereka di MPR dan tidak diperbolehkan menjadi juri dalam acara kenegaraan lainnya. MC acara, Shindy Luthfiana, juga diminta untuk tidak menjadi pemandu acara di kegiatan resmi kenegaraan.
Respon dari pihak MPR datang dari Wakil Ketua MPR RI, Akbar Supratman, yang menyatakan permintaan maaf atas insiden tersebut. Akbar berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem juri dan perlombaan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Akbar mengakui adanya kelalaian teknis, terutama terkait sistem tata suara yang mengakibatkan juri tidak dapat mendengar jawaban peserta dengan jelas.
Ketua Badan Sosialisasi MPR, Abraham Liyanto, menambahkan bahwa masalah ini disebabkan oleh gangguan teknis pada sound system yang mengakibatkan miskomunikasi. Dia menekankan bahwa masalah ini telah dibahas dan akan ada penyelesaian yang diambil untuk menghindari kesalahan serupa di masa depan.
Polemik ini bermula ketika regu SMAN 1 Pontianak diberi nilai minus 5 karena jawaban yang dianggap salah, sementara regu SMAN 1 Sambas dengan jawaban yang sama diberi nilai 10. Insiden ini kemudian memicu kekhawatiran tentang objektivitas dan keadilan dalam penilaian juri.
Kesimpulannya, insiden ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan lomba untuk menjaga kepercayaan publik. Tindakan korektif segera dan evaluasi menyeluruh diharapkan dapat memperbaiki sistem penjurian ke depannya.
