bisnis.laksamana.id – 16 Mei 2026 | Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri, menekankan pentingnya kepekaan kepala daerah terhadap kondisi riil di tengah masyarakat. Ia meminta mereka untuk aktif turun langsung ke lapangan untuk mengawasi jalur distribusi, mengawasi rantai produksi, serta memeriksa harga komoditas secara berkala.
Karena di situ nanti akan terlihat data-datanya," tegas Bima Arya Sugiarto saat menghadiri peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan (GPIP) Wilayah Jawa 2026 di Gudang Perum Bulog, Sidoarjo, Jawa Timur.
Wamendagri juga menegaskan agar seluruh kepala daerah tidak menomorduakan program swasembada pangan nasional meskipun dihadapkan pada tuntutan janji politik lokal.
Lalu, Bima menjelaskan pengawasan terhadap pengendalian inflasi terus dilakukan secara konsisten melalui rapat koordinasi rutin yang telah digelar sejak 24 Oktober 2022.
Wamendagri juga mengingatkan pentingnya mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung berbagai langkah intervensi pasar dan kelancaran distribusi bahan pangan.
Wamendagri juga mengapresiasi inisiatif pengendalian inflasi yang dinilai berhasil membangun integrasi sistem pangan dari hulu hingga hilir.
Ia berharap gerakan serupa dapat terus diperluas di berbagai wilayah lainnya.
Wamendagri mendorong agar kepala daerah memaksimalkan, memanfaatkan APBD-nya untuk program-program swasembada pangan.
Gerakan tersebut turut dihadiri anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo dan Thoriq Majiddanor, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman.
Lalu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Bupati Sidoarjo Subandi, serta sejumlah pejabat dari Badan Pangan Nasional, PT Pos Indonesia, Kementerian Pertanian, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
