bisnis.laksamana.id – 13 Mei 2026 | Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Purbaya, seorang pejabat tinggi di pemerintah, mengungkapkan keprihatinannya mengenai birokrasi yang dinilai menghambat investasi di Indonesia. Menurutnya, jika tidak ada langkah nyata untuk memperbaiki situasi ini, ia tidak segan-segan untuk mempertimbangkan pemotongan anggaran baik untuk kementerian dan lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah (Pemda).
Dalam beberapa tahun terakhir, investasi asing dan domestik di Indonesia mengalami berbagai tantangan, salah satunya adalah ketidakpastian yang ditimbulkan oleh proses birokrasi yang berbelit-belit. Purbaya menegaskan bahwa banyak investor yang merasa frustrasi dengan lambatnya proses izin dan berbagai regulasi yang tidak konsisten.
“Kita harus menyadari bahwa investasi adalah motor penggerak ekonomi. Jika birokrasi terus menghambat, kita akan kehilangan banyak peluang. Ini saatnya bagi kita untuk berbenah,” tegas Purbaya dalam sebuah forum diskusi.
Dia juga menjelaskan bahwa pemotongan anggaran yang diusulkan bukanlah langkah yang diinginkan, tetapi bisa menjadi solusi terpaksa jika tidak ada perbaikan signifikan. “Kita harus memberikan insentif kepada daerah untuk mempercepat proses perizinan. Jika tidak, anggaran mereka bisa berkurang,” tambahnya.
Langkah ini, menurut Purbaya, bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan investasi sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa sinergi yang baik, target investasi yang telah ditetapkan, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun dalam kebijakan lainnya, akan sulit tercapai.
Dalam konteks ini, Purbaya juga menyebutkan pentingnya evaluasi kinerja setiap daerah dalam hal pelayanan investasi. “Kami akan memantau daerah-daerah yang lambat dalam memberikan pelayanan kepada investor. Jika evaluasi menunjukkan adanya masalah, kami harus mengambil langkah tegas,” ujarnya.
Ancaman pemotongan anggaran ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan investor. Purbaya menekankan bahwa saat ini bukanlah waktu untuk berleha-leha. Negara harus bersiap-siap untuk bersaing di kancah global.
Dalam pandangannya, investasi yang lancar akan memberikan dampak positif yang luas bagi perekonomian nasional, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Oleh karena itu, ia berharap setiap pihak dapat berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi investasi.
Ke depan, Purbaya juga merencanakan serangkaian pertemuan dengan para pemangku kepentingan di bidang investasi, termasuk pengusaha, akademisi, dan perwakilan daerah, untuk mendiskusikan langkah-langkah yang dapat diambil guna memperbaiki birokrasi yang ada. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang akan disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.
Dengan ancaman pemotongan anggaran yang dilontarkan, Purbaya berharap bisa menggugah kesadaran semua pihak akan urgensi perbaikan birokrasi dalam rangka menarik investasi. Perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan sangat bergantung pada langkah-langkah yang diambil sekarang.
