bisnis.laksamana.id – 19 Mei 2026 | Pemerintah Indonesia telah mencapai langkah penting dalam implementasi perlindungan sosial digital dengan memperluas uji coba sistem Perlinsos Digital ke 42 kabupaten-kota. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Perlinsos Digital merupakan sistem perlindungan sosial digital terintegrasi yang dibangun berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) yang diperbarui. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan data lintas instansi guna menentukan kelayakan penerima bansos secara lebih cepat dan akurat. Data yang terhubung mencakup kependudukan, kepesertaan jaminan sosial, hingga data aset. Sistem kemudian melakukan verifikasi otomatis untuk menentukan kelayakan penerima bantuan melalui pertukaran data antarinstansi secara digital.
Pemerintah menilai pendekatan ini dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual yang selama ini dinilai memakan waktu dan berpotensi menimbulkan ketidaktepatan data. Sementara itu, pemerintah juga menyiapkan agen pendamping yang akan membantu proses pendaftaran dan verifikasi penerima bansos bagi masyarakat yang belum memiliki kemampuan digital.
Perluasan uji coba ini ditargetkan menjangkau lebih dari 36 juta jiwa atau sekitar 1,1 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia. Tahap uji coba di 42 kabupaten/kota ini akan menjadi dasar evaluasi sebelum program diperluas secara nasional. Evaluasi dijadwalkan berlangsung pada Agustus-September 2026 untuk menilai efektivitas sistem, termasuk akurasi data dan kesiapan ekosistem pendukungnya.
Dengan demikian, pemerintah berharap bahwa sistem Perlinsos Digital dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
