bisnis.laksamana.id – 13 Mei 2026 | Suasana kantor DPRD Jember tampak sepi pada Rabu, 13 Mei 2026, karena seluruh anggota dewan sedang melakukan kunjungan kerja ke luar kota. Salah satu anggota Komisi D, Achmad Syahri Assidiqi, yang akrab disapa Lora Syahri, tengah menjadi sorotan publik setelah aksinya merokok dan bermain game Clash of Clans saat rapat viral di media sosial. Kejadian ini terjadi dalam rapat yang membahas masalah kesehatan di ruang Badan Musyawarah pada Senin, 11 Mei 2026.
Aksi Syahri tersebut mendapat banyak kritik dari berbagai pihak. Namun, hingga saat ini, Syahri belum memberikan klarifikasi meski sempat berencana untuk menyampaikan penjelasan terkait insiden tersebut. Saat ini, Syahri dilaporkan berada di Bali, bergabung dengan rombongan Komisi D yang melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Tabanan.
Ketua Komisi D DPRD Jember, Sunarsih Khoris, mengonfirmasi kegiatan kunjungan kerja ke Bali, meskipun dirinya tidak ikut serta. Sunarsih berharap agar insiden yang melibatkan Syahri bisa segera diselesaikan dan dijadikan pelajaran berharga. “Sebagai Ketua Komisi D, kami menyesalkan kejadian tersebut. Semoga beliau bisa introspeksi atas kejadian ini,” ujar Sunarsih.
Selain itu, Ketua DPRD Jember yang juga Ketua DPC Gerindra Jember, Ahmad Halim, menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Halim menegaskan bahwa tindakan Syahri tidak sesuai dengan etika lembaga DPRD. “Kami menyampaikan permohonan maaf. Kami akan memproses ini karena menyangkut etika lembaga. Syahri akan diperiksa oleh Badan Kehormatan DPRD dan Fraksi Gerindra akan menerapkan tindakan disiplin,” jelas Halim.
Halim juga menambahkan bahwa proses penanganan terhadap Syahri akan dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Partai Gerindra berencana untuk memberikan sanksi administratif dan disiplin, mengacu pada AD/ART partai.
Insiden ini menjadi pelajaran penting bagi para legislator untuk lebih menjaga etika dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Diharapkan, kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang agar kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tetap terjaga.
