bisnis.laksamana.id – 05 Juni 2026 | Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, melakukan pemantauan penyaluran BBM bersubsidi di Sumatera Barat dengan mendatangi Kantor Sales Area Retail Pertamina Patra Niaga Sumbar di Kota Padang. Dalam kunjungan tersebut, Andre bersama Sales Area Manager (SAM) Retail Sumatera Barat PT Pertamina Patra Niaga, Fakhri Rizal Hasibuan, memantau aktivitas SPBU se-Sumbar melalui sistem CCTV yang terintegrasi.
Andre menyimpulkan bahwa kelangkaan solar yang selama ini terjadi di Sumbar bukan disebabkan oleh kurangnya kuota yang diberikan pemerintah pusat. Menurutnya, kuota BBM Sumbar tidak pernah kurang dan bahkan setiap tahun bertambah. Tahun lalu, kuota BBM Sumbar meningkat sebesar 15 persen, dan tahun ini penjualan sudah lebih 5 persen dari kuota, tapi tetap terjadi kelangkaan.
Fakhri Rizal Hasibuan menjelaskan bahwa kondisi penyaluran solar subsidi di Sumbar sebenarnya terus ditingkatkan oleh Pertamina. Bahkan hingga awal Juni, konsumsi solar subsidi di Sumbar telah melampaui kuota yang dialokasikan. Over terbesar berada di Kota Padang dan Kota Padang Panjang, sementara untuk Pertalite relatif aman dan tidak ada persoalan.
Andre menilai fakta tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa persoalan utama terletak pada penyalahgunaan solar subsidi. Menurutnya, pola yang terjadi selama bertahun-tahun menunjukkan setiap kali aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) meningkat, solar menjadi langka di masyarakat. Sebaliknya, ketika aparat melakukan razia dan penindakan terhadap tambang ilegal, ketersediaan solar kembali normal.
Andre meminta Pertamina tidak hanya mengandalkan rapat koordinasi, tetapi juga memperkuat pengawasan di lapangan terhadap kendaraan-kendaraan yang diduga melakukan pelangsiran BBM subsidi. Ia menegaskan akan mendukung Pertamina dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian maupun direksi Pertamina Patra Niaga agar persoalan kelangkaan solar subsidi tidak terus berulang.
Andre menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah masyarakat yang berhak harus mendapatkan BBM subsidi. Jangan sampai yang menikmati justru pihak-pihak yang menyalahgunakan dan merugikan masyarakat Sumbar.
Hasil ini menunjukkan bahwa kelangkaan solar subsidi di Sumbar bukan disebabkan oleh kurangnya kuota yang diberikan pemerintah pusat, tetapi oleh penyalahgunaan solar subsidi. Oleh karena itu, Pertamina harus memperkuat pengawasan di lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian untuk mengatasi persoalan ini.
