bisnis.laksamana.id – 23 Mei 2026 | Di tengah eskalasi geopolitik global yang semakin tidak menentu, kawasan Indo-Pasifik kembali menjadi episentrum persaingan kekuatan dunia. Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis sekaligus rentan dalam dinamika tersebut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tidak dapat memandang konflik Hormuz sebagai isu yang jauh secara geografis.
Sekitar seperlima distribusi energi dunia melewati Selat Hormuz, sementara sebagian besar suplai energi menuju Asia Timur dan Asia Tenggara melintasi Selat Malaka. Artinya, bila ketegangan di Timur Tengah meningkat dan mengganggu jalur distribusi energi global, dampaknya jelas langsung terasa terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan Indonesia.
Indonesia membutuhkan roadmap pertahanan jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada modernisasi alutsista, tetapi juga pada penguatan daya tahan geopolitik nasional. Roadmap tersebut harus menempatkan Indonesia sebagai kekuatan maritim regional yang mampu menjaga stabilitas jalur pelayaran internasional sekaligus melindungi kepentingan strategis nasional.
Di era perang multidomain, ancaman tidak hanya datang dari invasi militer konvensional, tetapi juga dari gangguan rantai pasok energi, perang siber, sabotase ekonomi, hingga konflik laut terbatas. Ketegangan antara Amerika Serikat, Rusia, dan China telah mempercepat perlombaan senjata di Asia Tenggara.
Negara-negara ASEAN kini berlomba memperkuat kapasitas militernya sebagai respons atas meningkatnya ketidakpastian global. Indonesia sendiri mulai menunjukkan langkah strategis melalui pengadaan enam pesawat tempur Rafale yang dilengkapi sistem persenjataan modern, empat pesawat Falcon 8X untuk kepentingan pengawasan strategis, serta penguatan pesawat angkut dan radar pertahanan.
Modernisasi alutsista tidak cukup bila tidak diiringi transformasi doktrin pertahanan nasional. Indonesia perlu membangun konsep pertahanan berbasis maritime domain awareness yang terintegrasi antara TNI AL, TNI AU, Badan Keamanan Laut, intelijen strategis, dan sistem siber nasional.
Di sisi lain, diplomasi pertahanan Indonesia harus diperkuat secara simultan. Politik luar negeri bebas aktif tidak berarti pasif menghadapi dinamika global. Indonesia perlu memperluas kerja sama pertahanan dengan berbagai negara tanpa terjebak dalam blok geopolitik tertentu. Kemandirian industri pertahanan menjadi elemen vital yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Konflik Hormuz juga memberikan pelajaran penting bahwa keamanan energi harus menjadi bagian integral dari strategi pertahanan nasional. Indonesia perlu memperkuat cadangan energi strategis, membangun diversifikasi sumber energi, dan meningkatkan keamanan infrastruktur energi maritim.
Pembangunan kekuatan militer Indonesia harus diarahkan pada konsep smart defense, bukan sekadar pembelian alutsista mahal. Efektivitas pertahanan ditentukan oleh kemampuan integrasi data, kecerdasan buatan, sistem komando digital, dan kecepatan respons terhadap ancaman.
ASEAN sendiri menghadapi dilema strategis yang semakin rumit. Di satu sisi, kawasan ini ingin menjaga stabilitas ekonomi dan netralitas politik. Namun di sisi lain, tekanan rivalitas AS-China-Rusia membuat negara-negara ASEAN sulit sepenuhnya netral. Penguatan mekanisme keamanan regional ASEAN menjadi sangat penting agar kawasan tidak berubah menjadi arena proxy war kekuatan besar.
Indonesia memiliki peluang besar menjadi jangkar stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Dengan posisi geografis yang menguasai jalur laut strategis dunia, Indonesia dapat memainkan peran sebagai middle power yang berpengaruh dalam menjaga keamanan maritim regional. Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan bila didukung oleh kekuatan pertahanan yang kredibel dan visi geopolitik yang matang.
Dalam perspektif strategis jangka panjang, roadmap pertahanan Indonesia harus disusun melampaui horizon politik lima tahunan. Ancaman geopolitik tidak bekerja dalam logika elektoral, tetapi dalam kalkulasi puluhan tahun. Karena itu, pembangunan pertahanan membutuhkan kesinambungan kebijakan, investasi teknologi, dan konsensus nasional lintas pemerintahan.
Ketika kapal perang Amerika Serikat melintasi Selat Malaka menuju ketegangan Hormuz, sesungguhnya dunia sedang memberikan alarm kepada Asia Tenggara. Bahwa stabilitas kawasan tidak lagi dapat dijamin hanya dengan diplomasi ekonomi. Era baru geopolitik menuntut negara-negara ASEAN, terutama Indonesia, untuk membangun ketahanan pertahanan yang modern, adaptif, dan berbasis kepentingan nasional jangka panjang. Tanpa roadmap pertahanan yang kokoh, Indonesia berisiko menjadi penonton di tengah pertarungan kekuatan global yang semakin dekat dengan halaman rumahnya sendiri.
