bisnis.laksamana.id – 13 Mei 2026 | Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang dikenal dengan sapaan Gus Ipul, mengadakan pertemuan penting dengan 12 kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, untuk membahas isu ‘invisible people‘ atau kelompok masyarakat yang sering terabaikan oleh sistem sosial. Pertemuan ini berlangsung pada Selasa, 12 Mei 2026, dan dihadiri oleh berbagai pejabat daerah serta beberapa anggota DPRD. Gus Ipul menyoroti pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar kelompok masyarakat miskin dan rentan bisa mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat dari pemerintah.
Gus Ipul mengawali diskusi dengan menyampaikan cerita tentang seorang anak bernama Al-Jabbar, yang berusia 12 tahun dan belum pernah mengenyam pendidikan meski tinggal di dekat pusat pemerintahan di Jakarta. Fenomena ini menggambarkan bagaimana individu yang butuh bantuan sering kali tidak terlihat oleh sistem. Ia menekankan pentingnya data yang akurat untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan di seluruh pelosok negeri.
Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Kristien Samiyato Pati, menyoroti beban sosial yang berlapis yang dihadapi masyarakat di wilayahnya. Isu seperti kekeringan ekstrem, dampak perubahan iklim, dan masalah pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan pemulangan jenazah PMI yang meninggal dunia. Kristien mendesak pemerintah untuk menunjukkan kehadirannya secara lebih berarti di wilayah-wilayah yang terpinggirkan, termasuk memperkuat layanan rehabilitasi sosial dan mendukung pengembangan lumbung sosial untuk daerah rawan kekeringan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Istiningsih, mengangkat kekhawatiran tentang penonaktifan hampir 10 ribu kepesertaan PBI-JK di kotanya. Ia menuntut penjelasan mengenai mekanisme reaktivasi dan pengawasan data penerima bantuan sosial untuk mencegah kesalahan. Gus Ipul menanggapi dengan menyatakan bahwa penonaktifan tersebut merupakan pengalihan bantuan kepada mereka yang lebih membutuhkan, bukan pengurangan kuota.
Pertemuan ini juga membahas perkembangan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Kabupaten Jombang disebut sebagai salah satu daerah dengan kemajuan pesat dalam pembangunan Sekolah Rakyat, sementara daerah lain seperti Batang, Solok, Simeulue, dan Kepulauan Aru menunjukkan kesiapan dalam penyediaan lahan dan dokumen teknis. Gus Ipul menargetkan peningkatan jumlah siswa setiap tahun, dengan tujuan akhir mencapai lebih dari 400 ribu siswa pada tahun 2029. Ia menekankan bahwa penerimaan siswa dilakukan berdasarkan penjangkauan langsung, bukan melalui pendaftaran.
Dalam kesimpulannya, Gus Ipul menekankan pentingnya peran operator data desa dalam memastikan akurasi data untuk keberhasilan program bantuan sosial dan Sekolah Rakyat. Ia menghimbau kepada pemerintah daerah untuk mendukung program ini demi memastikan anak-anak yang paling membutuhkan mendapatkan pendidikan yang layak.
