bisnis.laksamana.id – 10 Mei 2026 | Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, melakukan peninjauan langsung terhadap rencana pembangunan jalan alternatif di belakang Pasar Koto Baru, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar pada hari Sabtu, 9 Mei 2026. Jalan ini direncanakan sepanjang sekitar 1,3 kilometer dan diharapkan menjadi solusi permanen untuk mengatasi kemacetan kronis yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat di jalur Padang–Bukittinggi.
Dalam peninjauan tersebut, Andre Rosiade didampingi oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi. Sebelum turun ke lapangan, Andre telah melakukan koordinasi dengan Bupati Tanah Datar, Eka Putra, yang saat itu sedang berada di luar daerah. Andre menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyatakan kesiapan untuk menyelesaikan proses pembebasan lahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.
“Setelah lahan rampung, proyek jalan alternatif ini akan diusulkan untuk dimasukkan dalam program Inpres Jalan Daerah (IJD) 2027,” ungkap Andre Rosiade. Ia optimis bahwa setelah APBD Perubahan, anggaran akan siap dan proyek dapat dieksekusi pada bulan September 2026. Ia menambahkan, “Insya Allah, pada Desember 2026 lahan sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, sehingga kita dapat memasukkannya dalam IJD 2027.”
Andre juga menekankan bahwa pembangunan jalan alternatif Koto Baru kini berada di jalur yang tepat. Ia menyatakan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan dengan baik, sehingga harapan untuk menyelesaikan masalah kemacetan yang selama ini tak kunjung teratasi semakin terbuka lebar. “Kita sudah on the track. Konsultasi sudah dilakukan, lahan juga sudah ada, tinggal menunggu pembebasan lahan dari Bupati Eka Putra,” tambahnya.
Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu optimis bahwa proyek ini dapat segera dilaksanakan pada tahun 2027 dan menjadi solusi untuk masalah kemacetan klasik di kawasan Pasar Koto Baru. “Kita harapkan kemacetan di Koto Baru dapat terurai. Masa puluhan tahun ini tidak bisa selesai-selesai? Insya Allah, kita selesaikan di 2027 melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Pemerintah Pusat,” tegas Andre.
Sementara itu, Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, menjelaskan bahwa panjang jalan alternatif yang direncanakan mencapai sekitar 1,3 kilometer dengan kebutuhan lahan sekitar 21 ribu meter persegi. “Ini panjangnya sekitar 1,3 kilometer, tidak sampai 2 kilometer,” kata Elsa saat berdialog dengan Andre di lokasi peninjauan. Ia juga menyebutkan bahwa proses penghitungan anggaran masih terus disesuaikan karena adanya kenaikan harga aspal. Selain itu, proyek pembangunan jalan tersebut akan berdampak pada sekitar 11 rumah warga yang terpaksa masuk dalam area pembebasan lahan.
Elsa juga memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung percepatan proyek ini melalui APBD Perubahan 2026. “Jadi, untuk 21.000 meter persegi lahan, ada sekitar 11 rumah yang terdampak. Pak Eka sudah berkomitmen untuk mendukungnya dalam APBD Perubahan,” ujarnya.
Menutup peninjauan, Andre Rosiade kembali menekankan pentingnya proyek jalan alternatif Koto Baru untuk segera direalisasikan. “Semoga segera tuntas pembangunan jalan baru ini. Nanti terserah mana yang dipakai, jalan arah dari Padang atau Bukittinggi. Yang penting, pembangunan jalan dulu!” seru Andre dengan penuh semangat.
