Scroll to read post

Remaja Indonesia Menghadapi Darurat Kesehatan Mental: Apa Sinyal yang Dibutuhkan?

Darya abra
Remaja Indonesia Menghadapi Darurat Kesehatan Mental: Apa Sinyal yang Dibutuhkan?
Remaja Indonesia Menghadapi Darurat Kesehatan Mental: Apa Sinyal yang Dibutuhkan?
A-AA+A++

bisnis.laksamana.id – 20 Mei 2026 | Indonesia telah menghadapi data yang mengejutkan tentang kesehatan mental remaja. Global School-Based Student Health Survey mencatat bahwa persentase anak yang pernah mencoba mengakhiri hidupnya meningkat dari 3,9 persen pada 2015 menjadi 10,7 persen pada 2023. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut temuan ini mengejutkan dan mengatakan bahwa yang surprising ke kita adalah angkanya naik tinggi.

Tapi kejutan itu sebenarnya telah tersedia jauh sebelumnya bagi siapa saja yang mau melihat. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes sudah mencatat adanya peringatan serius mengenai meningkatnya tren gangguan kesehatan jiwa remaja selama tujuh tahun terakhir. Data sudah berbicara cukup lama. Yang kurang adalah respons yang sepadan.

Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey pada 2022 menemukan bahwa satu dari tiga remaja, atau setara 15,5 juta orang, mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Satu dari 20 remaja, sekitar 2,45 juta orang, memiliki setidaknya satu gangguan mental yang terdiagnosis. Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat bahwa prevalensi gejala depresi tertinggi ada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun.

Hasil skrining Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) periode 2025-2026 memperkuat gambaran yang sama. Dari sekitar 7 juta anak yang menjalani skrining, hampir 10 persen terindikasi mengalami masalah kesehatan jiwa. Sebanyak 4,4 persen atau sekitar 338 ribu anak menunjukkan gejala kecemasan, sementara 4,8 persen atau 363 ribu anak menunjukkan gejala depresi.

Tiga akar yang saling memperkuat adalah pergeseran mendasar dalam pola asuh, tekanan akademik, dan keterbatasan sistem layanan. Nurul Kusuma Hidayati, pengelola Center for Public Mental Health Universitas Gadjah Mada, menunjuk pergeseran mendasar dalam pola asuh: peran keluarga kini sebagian besar digantikan oleh media digital. Anak kehilangan kesempatan belajar langsung dari orang tua tentang cara mengekspresikan dan mengelola perasaan secara sehat.

Sistem layanan kesehatan juga menjadi masalah. Saat ini hanya ada sekitar 203 psikolog klinis di seluruh Puskesmas Indonesia. Di hadapan ratusan ribu anak yang terdeteksi memiliki gejala gangguan mental dari skrining CKG saja, angka itu mencerminkan jurang yang sangat dalam antara kebutuhan dan kapasitas respons.

Pemerintah telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak, melibatkan Kemenkes, KemenPPPA, Komdigi, Kemendikdasmen, BKKBN, Kemenag, Kemendagri, Kemensos, dan Polri. SKB ini bertujuan membangun sistem penanganan terintegrasi dari pencegahan hingga rehabilitasi, sekaligus menjamin kerahasiaan data anak untuk mencegah stigma.

Tapi sinyal perlu diikuti oleh kapasitas. Kemenkes menargetkan perluasan skrining CKG hingga 25 juta anak. Jika target itu tercapai tanpa diimbangi penambahan tenaga psikolog klinis di Puskesmas dan sistem rujukan yang fungsional, skrining hanya akan menghasilkan daftar nama anak yang membutuhkan bantuan tanpa ada tangan yang cukup untuk menjangkau mereka.

Kesehatan mental remaja tidak akan membaik hanya dengan awareness campaign di media sosial atau seminar parenting satu kali setahun. Ia membutuhkan tiga ekosistem yang diperbaiki secara bersamaan: keluarga yang mampu menjadi ruang bicara yang aman, sekolah yang memperlakukan kesehatan mental setara dengan prestasi akademik, dan sistem layanan kesehatan yang memiliki tenaga dan kapasitas memadai untuk merespons.

Menkes Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa yang perlu diperbaiki bukan hanya anaknya, tetapi juga pola asuh keluarga dan lingkungan belajar. Ia menyebut pentingnya menyosialisasikan life skill dan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) agar semua orang mampu merespons tekanan dengan baik, bukan hanya tenaga kesehatan.