bisnis.laksamana.id – 30 Mei 2026 | Jakarta – Puluhan gerai minimarket Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), tutup karena perizinan berusaha dan kesesuaian tata ruang daerah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menghentikan sementara operasional 18 gerai Alfamart dan tujuh gerai Indomaret karena belum melengkapi perizinan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan Pasar Rakyat dan Ritel Modern.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa kewenangan mutlak mengenai regulasi pendirian serta operasional toko swalayan atau minimarket berada di tangan pemerintah daerah (pemda) setempat. ‘Di Lombok itu kan sebenarnya gini ya, apa namanya, pendirian minimarket di daerah itu kan diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi kalau mendirikan minimarket itu harus ada, harus diserahkan dengan RT RW, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah’, ungkap Budi.
Kemendag tengah mengkaji berbagai opsi solusi bersama pemda setempat, mulai dari opsi relokasi tempat usaha hingga penyesuaian teknis operasional agar gerai ritel dapat tetap berjalan tanpa melanggar hukum fiskal dan spasial daerah.
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya revisi atau perubahan pada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur zonasi ritel modern tersebut, Mendag menegaskan bahwa pemerintah pusat menghormati asas otonomi daerah. ‘Masing-masing daerah, kan tergantung dari masing-masing daerah, jadi per da ya terserah masing-masing daerah saja’, kata Budi.
Kronologi peristiwa ini dimulai pada Sabtu (30/5/2026), ketika berita tentang penutupan gerai minimarket di Lombok menyebar luas. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kemudian mengumumkan bahwa 25 gerai minimarket akan tutup sementara karena tidak memenuhi perizinan yang diperlukan.
Kronologi peristiwa ini dimulai dengan penutupan gerai minimarket di Lombok, kemudian disusul dengan pengumuman dari pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tentang penutupan sementara 25 gerai minimarket. Selanjutnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengumumkan bahwa Kemendag akan mengkaji berbagai opsi solusi bersama pemda setempat.
Hasil akhir dari peristiwa ini masih belum jelas. Namun, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sedang bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat.
