bisnis.laksamana.id – 28 Mei 2026 | Pemerintah Indonesia telah memperluas uji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) ke 42 kabupaten dan kota mulai Juni 2026. Langkah ini bertujuan meningkatkan akurasi penerima bantuan dan meminimalkan potensi salah sasaran.
Menurut Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Mira Tayyiba, target akhir dari perubahan sistem ini adalah masyarakat yang memang berhak tidak boleh terlewat, sementara yang sudah tidak memenuhi kriteria tidak menerima bantuan.
Sebelumnya, proses distribusi bansos masih menghadapi tantangan besar karena data penerima tersebar di berbagai instansi yang belum sepenuhnya terhubung satu sama lain. Hal ini menyebabkan beberapa persoalan, seperti penerima bantuan tercatat ganda, data keluarga penerima tidak diperbarui, proses validasi berlangsung lama, dan munculnya penerima yang dinilai tidak tepat sasaran.
Dalam skema baru ini, pemerintah memperkuat sistem berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk memperkuat proses verifikasi identitas masyarakat. Pemerintah juga menghadirkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk mempercepat pertukaran data dan meminimalkan potensi salah sasaran.
Pawai Ta’aruf Iduladha di Baamang, Kalimantan Tengah, juga menarik perhatian. Ribuan warga memadati ruas jalan saat pelaksanaan pawai, yang merupakan agenda rutin tahunan Kecamatan Baamang. Kegiatan ini digagas bersama keluarga besar Kecamatan Baamang sebagai sarana syiar Islam sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat.
