bisnis.laksamana.id – 20 Juni 2026 | Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, baru-baru ini menyampaikan paparannya saat pembekalan kepala daerah terpilih di Lenteng Agung, Jakarta. Paparan tersebut membahas tentang peran partai penyeimbang dalam menjalankan fungsi checks and balances terhadap pengelolaan kekuasaan dan jalannya pemerintahan. Deddy menegaskan bahwa peran penyeimbang adalah menjalankan fungsi checks and balances terhadap pemerintahan, bukan menentangnya.
Deddy menjelaskan bahwa jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, maka apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan? Menurutnya, posisi sebagai partai penyeimbang tidak berarti selalu menentang pemerintah. Partai politik tetap dapat mendukung kebijakan yang dinilai baik, namun pada saat yang sama harus memiliki kebebasan untuk menyampaikan kritik.
Deddy juga mengungkapkan pengalamannya sebagai anggota DPR yang kerap menerima keluhan dari sesama legislator terkait keterbatasan ruang untuk menyampaikan pandangan secara bebas. Ia mengaku heran dengan sikap sejumlah pihak yang menurutnya tidak menerima keputusan PDIP untuk tetap berada di luar pemerintahan.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menanggapi sikap politik PDI Perjuangan yang belakangan dinilai masih belum tegas terhadap pemerintahan. Menurut Sarmuji, posisi politik PDIP merupakan hak partai tersebut dan Golkar menghormati sikap yang selama ini disampaikan para petinggi PDIP sebagai partai penyeimbang. Namun, menurutnya, soal bagaimana praktik peran penyeimbang itu dijalankan merupakan hal yang berbeda.
Sebagai akhir dari paparannya, Deddy menegaskan bahwa PDI Perjuangan menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan.
